1.
Pasal 2 dalam UUD 1945 berisi tentang ....
Correct Answer
B. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara
Explanation
The correct answer is "Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara" because it accurately describes the content of Article 2 in the 1945 Constitution of Indonesia. This article states that the People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat) must hold a session at least once every five years in the capital city.
2.
Pasal yang berisi tentang "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara" adalah pasal ....
Correct Answer
D. Pasal 10
Explanation
Pasal 10 berisi tentang kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh Presiden atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
3.
Berdasarkan UUD 1945, Presiden bersama DPR membahas Rancangan Undang-undang (RUU) lalu haruslah mendapatkan persetujuan bersama. Lalu RUU tersebut akan disahkan oleh ....
Correct Answer
D. Presiden
Explanation
According to the 1945 Constitution, after the President and the DPR discuss a draft law, it must be approved jointly. Then, the draft law will be enacted by the President. This means that the President is the one responsible for finalizing and officially approving the draft law.
4.
Hal keuangan diatur dalam UUD 1945 pada BAB VIII yaitu, pasal ....
Correct Answer
C. Pasal 23
Explanation
The correct answer is pasal 23 because Article 23 of the UUD 1945 specifically regulates financial matters.
5.
Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan dengan LUBER JURDIL. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada UUD 1945 pasal ....
Correct Answer
A. Pasal 22 E ayat 1
Explanation
The correct answer is "pasal 22 E ayat 1". This is because the phrase "LUBER JURDIL" is mentioned in the question, which is a term used in Indonesia to emphasize the principles of a fair and transparent election process. The explanation suggests that the requirement for elections in Indonesia to be conducted with LUBER JURDIL is in accordance with Article 22 E, paragraph 1 of the 1945 Constitution of Indonesia.
6.
Menurut pasal 34 UUD 1945, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak harus disediakan oleh ....
Correct Answer
E. Negara
Explanation
According to Article 34 of the 1945 Constitution, the provision of adequate healthcare services and public services must be provided by the state.
7.
Hal-hal berikut ini yang tidak melanggar Pancasila sila pertama dan pasal 29 UUD 1945, adalah ....
Correct Answer
D. Membiarkan umat budha yang ingin menjalankan aturan agamanya
Explanation
The correct answer does not violate the first principle of Pancasila, which is belief in one God, and also does not violate Article 29 of the 1945 Constitution, which guarantees freedom of religion. Allowing Buddhists to practice their religious rules does not hinder or prevent the practice of other religions, making it the only option that aligns with both Pancasila and the Constitution.
8.
Berdasarkan UUD 1945 pasal 20 A ayat 1, fungsi DPR adalah ....
Correct Answer
B. Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
Explanation
Based on Article 20 A paragraph 1 of the 1945 Constitution, the functions of the DPR (People's Consultative Assembly) are legislation, budgeting, and supervision. This means that the DPR is responsible for making laws, determining the national budget, and overseeing the implementation of government policies and programs.
9.
Pasal 24 UUD 1945 berbicara mengenai ....
Correct Answer
C. Kekuasaan kehakiman
Explanation
Pasal 24 UUD 1945 berbicara mengenai kekuasaan kehakiman. This means that it discusses the judicial power in the country. The article likely outlines the structure, responsibilities, and independence of the judiciary in Indonesia. It may also address the principles of justice, the appointment and removal of judges, and the role of the judiciary in upholding the rule of law.
10.
DPR memiliki hak interpelasi. Adapun arti dari hak interpelasi adalah ....
Correct Answer
B. Hak meminta keterangan dari pemerintah mengenai suatu kebijakan
Explanation
The correct answer is "Hak meminta keterangan dari pemerintah mengenai suatu kebijakan". This means that DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) has the right to request information from the government regarding a policy. This allows the DPR to gather necessary information and clarify any doubts or concerns they may have about a particular government policy.
11.
Ketika baru merdeka wilayah Indonesia dibagi menjadi …
Correct Answer
B. 8 provinsi
Explanation
After gaining independence, the territory of Indonesia was divided into 8 provinces.
12.
Kesepakatan 5 negara Asia Tenggara membentuk kerjasama regional merupakan hasil deklarasi ….
Correct Answer
C. Bangkok
Explanation
The correct answer is Bangkok because Bangkok is the capital city of Thailand, which is one of the five Southeast Asian countries mentioned in the question. The question is asking for the city where the agreement or declaration was made, and Bangkok is the most logical answer as it is the capital and a major political and economic center of Thailand.
13.
Perang dunia II terjadi pada tahun ....
Correct Answer
B. 1939-1945
Explanation
Perang dunia II terjadi dari tahun 1939 hingga 1945.
14.
Tokoh yang berpendapat bahwa bangsa adalah kesatuan budaya dan politik adalah ....
Correct Answer
E. Jacobsen & Lipman
Explanation
Jacobsen & Lipman adalah tokoh yang berpendapat bahwa bangsa adalah kesatuan budaya dan politik.
15.
Negara Argentina terletak di benua ....
Correct Answer
E. Amerika
Explanation
Argentina is located in the continent of America.
16.
Keunggulan demokrasi Pancasila bila dibandikan dengan demokrasi lainnya adalah ....
Correct Answer
A. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat
Explanation
Demokrasi Pancasila memiliki keunggulan karena keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Hal ini berarti bahwa dalam proses pengambilan keputusan, semua pihak yang terlibat dapat berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan mewakili berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, musyawarah mufakat juga mencerminkan semangat kebersamaan dan saling menghormati dalam proses demokrasi Pancasila.
17.
Pemerintah yang dipegang oleh sekelompok orang dan hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri, dikenal dengan istilah ….
Correct Answer
B. Oligarki
Explanation
Oligarki adalah pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Dalam sistem ini, kekuasaan dan kekayaan terpusat pada segelintir orang atau kelompok elit yang memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Oligarki seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat secara umum dan cenderung mempertahankan status quo yang menguntungkan bagi mereka.
18.
Negara dikawasan asia tenggara yang berbatasan darat dengan wilayah indonesia adalah ….
Correct Answer
E. Malaysia
Explanation
Malaysia is the correct answer because it is the only country in Southeast Asia that shares a land border with Indonesia. Singapore is an island city-state, the Philippines is an archipelago, Thailand is separated from Indonesia by the Strait of Malacca, and Vietnam is located on the eastern side of the Indochinese Peninsula.
19.
Negara dikawasan asia tenggara yang belum pernah dijajah oleh negara manapun adalah ….
Correct Answer
C. Thailand
Explanation
Thailand is the correct answer because it is the only country in Southeast Asia that has never been colonized by any foreign power. While neighboring countries like Singapore, the Philippines, Vietnam, and Myanmar have all experienced colonization at some point in history, Thailand managed to maintain its independence and was never formally colonized by any nation.
20.
… merupakan Jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar.
Correct Answer
D. Zona Ekonomi Ekslusif
Explanation
Zona Ekonomi Ekslusif adalah wilayah laut yang terletak di luar zona laut teritorial suatu negara, tetapi masih berada di bawah yurisdiksi negara tersebut. Zona ini memiliki batas selebar 200 mil laut dari garis dasar pantai. Di dalam zona ini, negara memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan ikan. Selain itu, negara juga memiliki yurisdiksi dalam hal perlindungan lingkungan, penelitian ilmiah, dan pengelolaan sumber daya alam di zona ini.