Soal Pilihan Ganda Bab II Kelas XII Smk/Mak
- 1.
Segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pernyataan tersebut merupakan pengertian perlindungan hukum menurut ....
- A.
Andi Hamzah
- B.
Simanjuntak
- C.
C.S.T. Kansil
- D.
Mahfud M.D
- E.
Riyanto
Correct Answer
B. SimanjuntakExplanation
The correct answer is Simanjuntak. The given statement describes the concept of legal protection provided by the government to its citizens to ensure that their rights are not violated and to impose sanctions on those who do so. Simanjuntak is likely a legal expert or scholar who has provided a definition or explanation of legal protection in this context.Rate this question:
-
- 2.
Seorang pencipta lagu memiliki hak untuk melindungi hasil karyanya dalam bentuk perlindungan hak cipta. Adapun undang-unadang tentang hak cipta adalah ....
- A.
UU RI No. 8 Tahun 1999
- B.
UU RI No. 15 Tahun 2001
- C.
UU RI No. 13 Tahun 2016
- D.
UU No. 29 Tahun 2000
- E.
UU No. 28 Tahun 2014
Correct Answer
E. UU No. 28 Tahun 2014Explanation
The correct answer is UU No. 28 Tahun 2014. This is because the question is asking about the copyright law in Indonesia, and UU No. 28 Tahun 2014 is the most recent copyright law in Indonesia. It replaced the previous copyright law, UU No. 19 Tahun 2002, and provides comprehensive regulations on copyright protection, including the rights of songwriters to protect their creations.Rate this question:
-
- 3.
Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur perlindungan hukum adalah ....
- A.
Manusia harus menghormati kepentingan orang lain
- B.
Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
- C.
Jaminan kepastian hukum
- D.
Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- E.
Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
Correct Answer
A. Manusia harus menghormati kepentingan orang lainExplanation
The given correct answer, "Manusia harus menghormati kepentingan orang lain" (Humans must respect the interests of others), is not a legal protection element. The other options, such as "Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya" (There is protection from the government for its citizens) and "Jaminan kepastian hukum" (Legal certainty guarantee), are elements of legal protection as they involve the role of the government and the assurance of legal rights. The answer option "Berkaitan dengan hak-hak warga negara" (Related to the rights of citizens) also refers to legal protection. Additionally, "Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya" (The existence of penalties for those who violate it) is a key aspect of legal protection as it ensures consequences for lawbreakers.Rate this question:
-
- 4.
Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum adalah ....
- A.
Pemerintah
- B.
Masyarakat
- C.
Penegak Hukum
- D.
Pengadilan
- E.
Aparat Negara
Correct Answer
C. Penegak HukumExplanation
Penegak Hukum adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Mereka merupakan individu atau kelompok yang bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Pihak-pihak ini meliputi polisi, jaksa, hakim, dan petugas keamanan lainnya. Mereka memiliki peran penting dalam menjalankan tugas penegakan hukum, seperti melakukan penyelidikan, penangkapan, dan mengajukan tuntutan di pengadilan.Rate this question:
-
- 5.
Hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari ....
- A.
Perlindungan Hukum
- B.
Supremasi Hukum
- C.
Penegakan Hukum
- D.
Kekuatan Hukum
- E.
Sifat Hukum
Correct Answer
B. Supremasi HukumExplanation
The given statement suggests that the law has absolute power in regulating human interaction in various aspects of life. This aligns with the concept of "Supremasi Hukum" or "Supremacy of Law," which means that the law is the highest authority and must be obeyed by all individuals and institutions. It implies that no one is above the law, and it serves as a safeguard to protect the rights and interests of individuals within a society.Rate this question:
-
- 6.
Perlindungan dan penegakan hukum akan berhasil apabila dari faktor hukum, undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan ....
- A.
Aspirasi rakyat
- B.
Rancangan pemerintah
- C.
Ideologi negara
- D.
Nilai kemanusiaan
- E.
Kebudayaan nasional
Correct Answer
C. Ideologi negaraExplanation
Perlindungan dan penegakan hukum akan berhasil apabila undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan ideologi negara. Ini karena ideologi negara adalah panduan utama dalam pembuatan undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai, prinsip, dan tujuan negara. Jika undang-undang bertentangan dengan ideologi negara, maka perlindungan dan penegakan hukum tidak akan efektif karena tidak akan mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat yang diwakili oleh ideologi negara.Rate this question:
-
- 7.
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor ....
- A.
1 Tahun 2001
- B.
2 Tahun 2001
- C.
1 Tahun 2002
- D.
2 Tahun 2002
- E.
12 Tahun 2002
Correct Answer
D. 2 Tahun 2002Explanation
The correct answer is 2 Tahun 2002. This is because the detailed regulation on the Indonesian National Police (Kepolisian Negara Republik Indonesia) is specifically stated in the Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Law Number 2 of 2002).Rate this question:
-
- 8.
Berikut ini yang bukan merupakan wewenang Polri menurut Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ....
- A.
Penuntutan
- B.
Penangkapan
- C.
Penahanan
- D.
Penggeledahan
- E.
Penyitaan
Correct Answer
A. PenuntutanExplanation
The correct answer is "Penuntutan". According to the Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, the police do not have the authority to prosecute or bring charges against individuals. Their role is primarily focused on investigation, arrest, detention, search, and seizure. Prosecution and charging decisions are typically made by the public prosecutor's office or other relevant judicial authorities.Rate this question:
-
- 9.
Kapolri pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amien sekarang dijabat oleh ....
- A.
Jenderal Polisi Badrodin Haiti
- B.
Jenderal Polisi Tito Karnavian
- C.
Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto
- D.
Jenderal Polisi Idham Azis
- E.
Jenderal Polisi Sutarman
Correct Answer
D. Jenderal Polisi Idham AzisExplanation
The correct answer is Jenderal Polisi Idham Azis. This is because the question is asking about the current Kapolri (Chief of the Indonesian National Police) during the administration of President Joko Widodo and Vice President K.H. Ma'ruf Amien. Idham Azis is the current Kapolri, so he is the correct answer.Rate this question:
-
- 10.
Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 mengatur tentang ....
- A.
Polri
- B.
TNI
- C.
KPK
- D.
MA
- E.
Kejaksaan RI
Correct Answer
E. Kejaksaan RIExplanation
The correct answer is Kejaksaan RI because the given question mentions that the Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 (Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004) regulates something, and out of the options provided, only the Kejaksaan RI (Attorney General of the Republic of Indonesia) is a regulatory body. The other options, Polri (Indonesian National Police), TNI (Indonesian National Armed Forces), KPK (Corruption Eradication Commission), and MA (Supreme Court), are not regulatory bodies but rather different branches or institutions within the Indonesian legal system.Rate this question:
-
- 11.
Berikut ini merupakan tugas Kejaksaan Republik Indonesia yang bersifat administratif adalah ....
- A.
Melakukan penuntutan
- B.
Melengkapi berkas perkara
- C.
Melaksanakan penetapan hakim
- D.
Melakukan pengawasan
- E.
Melakukan penyidikan
Correct Answer
B. Melengkapi berkas perkaraExplanation
The correct answer is "Melengkapi berkas perkara." This answer is correct because completing case files is an administrative task that falls under the jurisdiction of the Indonesian Attorney General's Office. This task involves gathering and organizing all the necessary documents and evidence related to a particular case, ensuring that everything is in order and ready for further legal proceedings.Rate this question:
-
- 12.
Wewenang Kejaksaan RI berupa pengawasan peredaran barang cetakan, termasuk dalam wewenang di bidang ....
- A.
Pidana
- B.
Ketertiban dan ketentraman umum
- C.
Perdata
- D.
Tata Usaha Negara
- E.
Kehakiman
Correct Answer
B. Ketertiban dan ketentraman umumExplanation
The correct answer is "Ketertiban dan ketentraman umum". The explanation for this answer is that the authority of the Attorney General of the Republic of Indonesia includes the supervision of the circulation of printed goods, which falls under the jurisdiction of maintaining public order and tranquility. This means that the Attorney General has the power to monitor and regulate activities related to printed materials to ensure that they do not disrupt public order and peace.Rate this question:
-
- 13.
Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya yaitu ....
- A.
UU RI No. 8 Tahun 1999
- B.
UU RI No. 15 Tahun 2001
- C.
UU RI No. 4 Tahun 2004
- D.
UU No. 29 Tahun 2000
- E.
UU No. 28 Tahun 2001
Correct Answer
C. UU RI No. 4 Tahun 2004Explanation
The correct answer is UU RI No. 4 Tahun 2004. This is because the question asks for the law that the Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman is an improvement of. Therefore, UU RI No. 4 Tahun 2004 is the correct answer as it is the law that was amended and improved upon by the Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009.Rate this question:
-
- 14.
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan badan peradilan di dalam lingkungan peradilan ....
- A.
Umum
- B.
Agama
- C.
Militer
- D.
Tata Usaha Negara
- E.
Khusus
Correct Answer
A. UmumExplanation
The correct answer is "Umum" because Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi are general courts that handle cases related to civil and criminal matters. They have jurisdiction over a wide range of legal issues and are not specific to any particular field such as religion, military, or administrative matters.Rate this question:
-
- 15.
Pejabat penegak hukum yang kedudukannya bukan di Ibu Negara RI adalah ....
- A.
Kapolri
- B.
Jaksa Agung
- C.
Hakim Agung
- D.
Hakim Konstitusi
- E.
Hakim Pengadilan Tinggi
Correct Answer
E. Hakim Pengadilan TinggiExplanation
The correct answer is Hakim Pengadilan Tinggi. The question asks for the law enforcement officer whose position is not in the capital city of Indonesia. Kapolri refers to the Chief of the Indonesian National Police, which is based in Jakarta, the capital city. Jaksa Agung refers to the Attorney General, who is also based in Jakarta. Hakim Agung refers to the Supreme Court Justice, who is based in Jakarta. Hakim Konstitusi refers to the Constitutional Court Justice, who is also based in Jakarta. However, a Hakim Pengadilan Tinggi, or High Court Judge, can be based in any region of Indonesia, not necessarily in the capital city.Rate this question:
-
- 16.
Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi dan melakukan tindakan hukum disebut ....
- A.
Jaksa
- B.
Hakim
- C.
Panitera
- D.
Advokat
- E.
Notaris
Correct Answer
D. AdvokatExplanation
An advokat is a professional who provides legal services such as legal consultation, legal assistance, executing power of attorney, representing clients, defending clients, accompanying clients, and taking legal actions. They are trained and qualified to handle various legal matters and represent clients in court. Unlike a jaksa (public prosecutor), hakim (judge), panitera (court clerk), and notaris (notary), an advokat specifically focuses on providing legal advice and representation to clients.Rate this question:
-
- 17.
Untuk menjadi seorang Penasihat Hukum, usia seseorang sekurang-kurangnya ....
- A.
23 Tahun
- B.
24 Tahun
- C.
25 Tahun
- D.
26 Tahun
- E.
27 Tahun
Correct Answer
C. 25 TahunExplanation
To become a Legal Advisor, a person must be at least 25 years old. This age requirement ensures that individuals have had enough time to gain sufficient education and experience in the field of law before taking on the responsibilities of a Legal Advisor. Additionally, it is likely that by the age of 25, individuals have completed their law degree and passed the necessary exams to practice law professionally.Rate this question:
-
- 18.
Persyaratan untuk menjadi advokat atau penasihat hukum di Indonesia di atur dalam .... UU RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
- A.
Pasal 1
- B.
Pasal 2
- C.
Pasal 3
- D.
Pasal 4
- E.
Pasal 5
Correct Answer
C. Pasal 3Explanation
The correct answer is "Pasal 3" because the passage states that the requirements to become a lawyer or legal advisor in Indonesia are regulated in the RI Law Number 18 of 2003 about Lawyers. To find the specific requirements, one would need to refer to the specific article or "Pasal" mentioned in the answer, which is Pasal 3.Rate this question:
-
- 19.
KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun ....
- A.
2002
- B.
2003
- C.
2004
- D.
2005
- E.
2006
Correct Answer
B. 2003Explanation
The correct answer is 2003. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) is a commission that was established in 2003.Rate this question:
-
- 20.
Dalam menjalankan tugas dan wewenanganya, KPK mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan. Ini menunjukkan KPK berpedoman pada asas ....
- A.
Keterbukaan
- B.
Akuntabilitas
- C.
Kepentingan umum
- D.
Proporsionalitas
- E.
Kepastian hukum
Correct Answer
E. Kepastian hukumExplanation
The explanation for the correct answer, "Kepastian hukum" (legal certainty), is that the statement mentions that the KPK prioritizes legal foundations and regulations in carrying out its duties and authority. This indicates that the KPK operates based on the principle of legal certainty, ensuring that its actions are in accordance with established laws and regulations.Rate this question:
-
- 21.
Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar tentang kinerja KPK. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK harus berpedoman pada asas ....
- A.
Akuntabilitas
- B.
Kepastian hukum
- C.
Kepentingan umum
- D.
Keterbukaan
- E.
Proporsionalitas
Correct Answer
D. KeterbukaanExplanation
The given answer, "Keterbukaan" (transparency), is the most appropriate principle for the KPK to follow in order to provide the public with accurate information about its performance. Transparency ensures that the KPK operates in an open and accountable manner, allowing the public to access information about its activities and decisions. By adhering to the principle of transparency, the KPK can build trust and credibility with the public, which is essential for its effectiveness in combating corruption.Rate this question:
-
- 22.
Meskipun hanya satu aturan hukum yang dilanggar, pada hakikatnya itu merupakan pelanggaran terhadap komponen-komponen berikut ini, kecuali ....
- A.
Kebijakan Pemerintah
- B.
Aturan Agama
- C.
Dasar Negara
- D.
Konstitusi
- E.
Norma-norma sosial
Correct Answer
A. Kebijakan PemerintahExplanation
The correct answer is "Kebijakan Pemerintah" because government policies are not considered as one of the fundamental components that are violated when breaking a law. The other options, such as religious rules, the foundation of the state, the constitution, and social norms, are all fundamental components that can be violated when breaking a law.Rate this question:
-
- 23.
Tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu selain merupakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, juga merupakan tindakan pelanggaran hukum di lingkungan ....
- A.
Kehidupan beragama
- B.
Sekolah
- C.
Masyarakat
- D.
Berbangsa dan bernegara
- E.
Keluarga
Correct Answer
D. Berbangsa dan bernegaraExplanation
Not exercising the right to vote in elections is not only a disregard for the rights and obligations as a citizen, but also a violation of the law in the context of being a part of a nation and state.Rate this question:
-
- 24.
Tidak mau menyelesaikan permasalahan dengan cara berdialog secara kekeluargaan dan lebih memilih melakukan tindakan kekerasan merupakan tindakan pelanggaran hukum dan tidak sesuai dengan Sila ....
- A.
Ketuhanan Yang Maha Esa
- B.
Kemanusiaan yang adil dan beradab
- C.
Persatuan Indonesia
- D.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- E.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Correct Answer
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilanExplanation
The given correct answer is "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". This is because refusing to resolve problems through peaceful dialogue and resorting to violence goes against the principles of democracy and representative governance. It is a violation of the values of democracy, which emphasize the importance of consensus-building and decision-making through dialogue and consultation.Rate this question:
-
- 25.
Sanksi norma hukum diatur dan dibuat secara material dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi norma hukum bersifat ....
- A.
Nyata
- B.
Rigit
- C.
Pasti
- D.
Mengikat
- E.
Tegas
Correct Answer
E. TegasExplanation
The given answer, "Tegas," is the most appropriate choice because it describes the nature of legal sanctions. Legal sanctions are meant to be firm and decisive, leaving no room for ambiguity or leniency. They are designed to ensure compliance with the law and deter individuals from committing offenses. Therefore, the term "tegas" accurately reflects the characteristic of legal sanctions being strict and uncompromising.Rate this question:
-
- 26.
Yang termasuk hukuman pokok dalam sanksi pelanggaran hukum adalah ....
- A.
Pencabutan hak
- B.
Hukuman mati
- C.
Penyitaan
- D.
Pencekalan
- E.
Pengumuman putusan hakim
Correct Answer
B. Hukuman matiExplanation
Hukuman mati termasuk hukuman pokok dalam sanksi pelanggaran hukum karena merupakan hukuman yang paling berat dan ekstrem. Hukuman mati diberikan kepada pelaku kejahatan yang dianggap telah melakukan tindakan yang sangat serius dan merugikan masyarakat. Hukuman mati biasanya diberlakukan dalam kasus-kasus pembunuhan berencana, terorisme, atau kejahatan yang melibatkan penganiayaan berat. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat, serta sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.Rate this question:
-
- 27.
Yang berhak memutuskan dan memberikan sanksi hukum adalah ....
- A.
Lembaga peradilan
- B.
Masyarakat
- C.
Presiden
- D.
Wakil Rakyat
- E.
Ahli Hukum
Correct Answer
A. Lembaga peradilanExplanation
The correct answer is "Lembaga peradilan". Lembaga peradilan refers to the judicial institution, which has the authority to make legal decisions and impose penalties. They are responsible for interpreting and applying the law in order to administer justice. The judiciary plays a crucial role in upholding the rule of law and ensuring that individuals receive fair and impartial treatment under the legal system.Rate this question:
-
- 28.
Berikut ini yang merupakan bukti identitas diri yang wajib dimiliki oleh WNI yang telah berusia 17 tahun ke atas, tanpa terkecuali adalah ....
- A.
SIM
- B.
STNK
- C.
E-KTP
- D.
Kartu BPJS
- E.
Akta Kelahiran
Correct Answer
C. E-KTPExplanation
The E-KTP (Electronic-Kartu Tanda Penduduk) is a mandatory identity card for Indonesian citizens aged 17 years and above. It serves as proof of identity and is required for various official purposes such as voting, accessing government services, and applying for a passport. The other options listed are not specifically required for all Indonesian citizens above the age of 17.Rate this question:
-
- 29.
Menghormati keberadaan tetangga di sekitar merupakan perwujudan sikap patuh pada aturan yang berlaku di lingkungan ....
- A.
Masyarakat
- B.
Keluarga
- C.
Sekolah
- D.
Bangsa dan Negara
- E.
Kerja
Correct Answer
A. MasyarakatExplanation
Respecting the presence of neighbors is a manifestation of compliance with the rules that apply in the community. This means that showing respect and consideration for the people living around us is an important aspect of being a responsible member of society. It involves being mindful of noise levels, keeping the environment clean, and being considerate of others' privacy. By respecting our neighbors, we contribute to creating a harmonious and peaceful community.Rate this question:
-
- 30.
Bentuk perwujudan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di masyarakat dalam bentuk keikut sertaan dalam usaha pertahanan dan keamanan adalah ....
- A.
Melaksanakan aturan yang telah dibuat dan disepakati
- B.
Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti
- C.
Membayar iuran warga
- D.
Tertib berlalu lintas di jalan raya
- E.
Menjalankan tugas ronda
Correct Answer
E. Menjalankan tugas rondaExplanation
The correct answer is "Menjalankan tugas ronda" because being involved in neighborhood watch activities, such as patrolling the area and reporting suspicious activities, is a form of compliance with the rules and regulations in society. This demonstrates a sense of responsibility and participation in efforts to maintain security and safety within the community.Rate this question:
-
Quiz Review Timeline +
Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.
-
Current Version
-
Mar 22, 2023Quiz Edited by
ProProfs Editorial Team -
Dec 30, 2019Quiz Created by
Septi6275